Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kabupaten Klaten Tahun 2025

Penyusunan program kerja yaitu bagaimana menentukan program kerja yang tepat untuk diimplementasikan. Dalam menentukan program kerja, TPAKD Kabupaten Klaten perlu melibatkan berbagai pihak terkait sehingga dapat menghasilkan outcomes yang optimal. Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

Menentukan Program Kerja 5 Tema program kerja merupakan tema besaran yang disusun secara komprehensif sehingga dapat memuat satu atau lebih program kerja yang memiliki kesamaan tujuan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Dalam setiap tema, dapat saja terdiri atas lebih dari satu program kerja yang berasal dari sektor keuangan yang sama atau lintas sektor seperti Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank, serta Pasar Modal.

Dalam pemilihan program kerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Kategori Program Kerja Program kerja selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah Penyusunan program kerja TPAKD diharapkan dapat selaras dengan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan setiap daerah tentunya memiliki tanggung jawab untuk dapat mengimplementasikan program kerja yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Penyelarasan program kerja TPAKD dengan program pemerintah pusat tentunya akan lebih memudahkan para pihak di daerah untuk mengimplementasikan dan mencapai target dari program kerja dimaksud. Beberapa program kerja pemerintah pusat antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Klaster dan Kredit Ultra Mikro untuk menggenjot sektor prioritas terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program Asuransi Nelayan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), program Kartu Tani yang diinisiasi Kementerian Pertanian, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta program lainnya.

 Program kerja yang mendukung penguatan infrastruktur Infrastruktur merupakan aspek penting dalam meningkatkan perekonomian sebuah daerah. Hal ini tidak hanya mencakup infrastruktur yang bersifat dukungan secara masif untuk seluruh program kerja seperti penyediaan jaringan telekomunikasi, jalan, listrik, website TPAKD, namun dapat juga yang mendukung khusus untuk program kerja tertentu seperti aplikasi atau website khusus untuk memudahkan implementasi program kerja. Selain itu infrastruktur juga dapat dalam bentuk penambahan titik akses layanan keuangan seperti kantor Lembaga Jasa Keuangan (LJK), ATM, agen LJK, dan bentuk digitalisasi lainnya yang dapat melayani transaksi keuangan. Penyusunan berbagai bentuk kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh daerah dalam rangka mendukung implementasi program kerja tertentu juga merupakan bagian dari penguatan infrastruktur.