Pemkab Klaten Matangkan Naskah Akademik Raperda Perlindungan Beras Rojolele Srinar dan Srinuk

SEMARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus memperkuat upaya perlindungan dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Naskah Akademik Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Beras Rojolele Srinar dan Srinuk yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (16/11/2026).

Pemkab Klaten Matangkan Naskah Akademik Raperda Perlindungan Beras Rojolele Srinar dan Srinuk

Rapat koordinasi ini menghadirkan jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah sebagai narasumber untuk membedah aspek yuridis dan teknis penyusunan regulasi. Dari pihak Pemkab Klaten, hadir perwakilan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Klaten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Bagian Hukum Setda Klaten, serta UPT Humo Klaten.

Dalam pengantarnya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Klaten, Akhmad Arison, S.STP., M.Si., memaparkan latar belakang serta urgensi diusulkannya Raperda tersebut. Menurutnya, payung hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk melindungi eksistensi Beras Rojolele Srinar dan Srinuk sebagai komoditas khas Klaten yang merupakan varietas unggul hasil kerja sama antara Pemkab Klaten dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Pengusulan Raperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan komoditas khas Klaten, sekaligus sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta mendongkrak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Akhmad Arison.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk menjadi instrumen kebijakan yang komprehensif. Nantinya, Perda tersebut akan mengatur secara menyeluruh tata kelola Beras Rojolele Srinar dan Srinuk, mulai dari sektor hulu (budidaya dan pembibitan) hingga sektor hilir (pengolahan, distribusi, dan pemasaran).

Melalui tata kelola yang terintegrasi dari hulu ke hilir, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi petani, masyarakat luas, serta Pemkab Klaten dalam menunjang kemandirian penyediaan bahan pangan pokok di daerah.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0