Sinergi Penegakan Hukum di Klaten: Evaluasi Triwulan I dan Perencanaan SILPA DBHCHT 2024
KLATEN-BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA NEWS – Senin, 19 Mei 2025 - Ruang Rapat C21 Pemkab Klaten pagi ini dipenuhi oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bersiap untuk agenda penting: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penegakan Hukum Triwulan I Tahun 2025, serta Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kegiatan Penegakan Hukum dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024. Rapat yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini menghadirkan narasumber istimewa, yaitu perwakilan dari Bea Cukai Surakarta dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Klaten.
Evaluasi Penegakan Hukum Triwulan I 2025
Sesi pertama rapat dibuka dengan paparan mendalam mengenai capaian dan kendala dalam penegakan hukum selama Triwulan I 2025. Perwakilan Bea Cukai Surakarta mempresentasikan data terkait penindakan barang kena cukai ilegal, termasuk rokok dan minuman beralkohol, di wilayah Klaten. Mereka menyoroti peningkatan signifikan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal berkat koordinasi yang erat dengan OPD terkait di Pemkab Klaten.
Diskusi kemudian berkembang, melibatkan berbagai OPD yang memaparkan peran masing-masing dalam upaya penegakan hukum. Misalnya, Satpol PP melaporkan kegiatan patroli dan penertiban, Dinas Perdagangan mengulas pengawasan peredaran barang, dan instansi lainnya berbagi pengalaman terkait penegakan peraturan daerah. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Klaten menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menjaga iklim investasi dan kepatuhan masyarakat.
Pembahasan RKP Kegiatan Penegakan Hukum dari SILPA DBHCHT 2024
Bagian krusial selanjutnya adalah pembahasan RKP Kegiatan Penegakan Hukum yang akan dibiayai dari SILPA DBHCHT Tahun 2024. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Klaten memaparkan alokasi dana yang tersedia dan usulan program kerja untuk sisa tahun anggaran. Usulan program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti peningkatan sosialisasi anti rokok ilegal kepada masyarakat, pelatihan bagi petugas penegak hukum, pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasi, hingga program insentif bagi masyarakat yang melaporkan peredaran barang ilegal.
Perwakilan Bea Cukai Surakarta turut memberikan masukan konstruktif, menekankan bahwa penggunaan SILPA DBHCHT harus sejalan dengan peruntukannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diskusi berlangsung interaktif, dengan setiap OPD memberikan pandangan dan usulan guna memastikan bahwa RKP yang disusun dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal terhadap penegakan hukum di Klaten. Kesepakatan awal dicapai mengenai prioritas program yang akan dijalankan, dengan harapan dapat segera direalisasikan demi menjaga kondusifitas wilayah dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
What's Your Reaction?
